Baca Juga
Bulan April 2024, pemerintah umumkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Salah satu yang bikin heboh adalah Surabaya Waterfront Land (SWL), proyek pembangunan mega kawasan di pesisir Kota Surabaya. Uniknya, proyek ini bakal dikerjakan tanpa pakai duit negara sepeser pun, sepenuhnya dibiayai oleh swasta, dalam hal ini PT Granting Jaya yang katanya sudah gak sabar pengen gedor tanah.
Dari sisi nilai investasi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, PSN jaman Presiden Jokowi telah mencapai angka astronomis, 233 proyek dengan total nilai investasi Rp 6.246 triliun. Wow, fantastis! Tapi pertanyaannya, fantastis untuk siapa?
Sebagai orang Surabaya yang merasa ‘asing’ dengan kebijakan-kebijakan yang jarang melibatkan aspirasi rakyat kecil, saya merasa harus berbicara. Proyek-proyek seperti SWL ini terdengar manis di permukaan, tapi kita perlu gali lebih dalam: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini?
Rakyat Vs Oligarki: Ketimpangan yang Mengakar
Kita bicara tentang oligarki, alias penguasaan segelintir pihak atas sumber daya besar. Ini bukan cuma tentang ekonomi, tapi juga soal kontrol sosial dan politik. Jika PSN diklaim sebagai instrumen untuk "mempercepat pembangunan infrastruktur", kita harus tanya: Mempercepat untuk siapa? Karena nyatanya, yang kebagian kue hanyalah mereka yang sudah berkuasa.
Transparansi? Legitimasi? Keadilan sosial dan lingkungan? Kelihatannya kudapan yang jarang disajikan dalam pesta-pesta elit ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat yang merasa dirugikan?
Indonesia tidak perlu lebih banyak proyek raksasa yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kita butuh pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Jangan biarkan oligarki terus menguasai narasi pembangunan di negeri ini. Mari kita suarakan, sebelum terlambat!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar